NASA Temukan Asteroid yang Bikin Penduduk Bumi Kaya Raya

Jakarta, CNBC Indonesia - Dengan kemajuan teknologi, semakin banyak orang yang mampu pergi ke luar angkasa. Bahkan mungkin mendapatkan kekayaan dari penambangan asteroid.

Menurut NASA, mineral yang ada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter setara dengan US$100 miliar (Rp 1.433 triliun) untuk setiap orang di Bumi.

Sayangnya masih belum ada kejelasan soal hukum kepemilikan sumber daya ruang angkasa. Direktur program sektor swasta di Secure World Foundation, Ian Christensen mengatakan secara umum sebagian besar undang-undang soal ruang angkasa masih ambigu.

"Ada beberapa celah dalam undang-undang, dan beberapa hal perlu diklasifikasi untuk memberikan kepastian lebih pada undang-undang saat ini," ungkapnya pada CNBC Internasional, dikutip Rabu (4/8/2021).

Christensen juga menambahkan tidak ada otoritas tunggal yang punya tanggung jawab soal alokasi sumber daya di antariksa.

Saat ini pemerintah nasional memberikan izin pada pihak yang melakukan kegiatan di luar angkasa. Lalu negara tempat perusahaan itu beroperasi memiliki tanggung jawab untuk menegakkan peraturan.

"Penegakan dilakukan oleh otoritas pemerintah nasional, namun otoritas luar angkasa khusus belum ada," kata Christensen.

Satu-satunya aturan paling komprehensif saat ini adalah Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 oleh PBB. Namun kebingungan antar negara masih ada.

Rebecca Keller, analis sains dan teknologi di Stratfor mengatakan area penggunaan sumber daya ruang angkasa masih cukup kabur serta bisa ditafsirkan dalam dua arah. Menurutnya masih ada perdebatan pemerintah dan ahli soal penggunaan yang tepat.

"Pemerintah dan bahkan para ahli di bidang ini masih memperebutkan penggunaan yang tepat dari sumber daya ini dan itu tetap jadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab," kata Keller.

Tak bisa disangkal jika luar angkasa sekarang jauh lebih ramai dari sebelumnya. Banyak perusahaan yang juga ingin pergi ke sana dan memiliki keuntungan.

Atas masalah ini, Keller mengimbau pemerintah melakukan pembatasan dan mengontrol perluasan kepentingan swasta di masa depan.

Caranya sama seperti format kesepakatan soal perubahan iklim. Perjanjian itu masih belum sempurna karena kurangnya kekuatan penegakan namun kesepakatan membawa beberapa orang untuk duduk bersama.

"Perundang-undangan tertinggal di belakang teknologi, hampir selalu setiap saat," ujar Keller.

[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)

Share this post