Jokowi Minta Porsi Kredit UMKM 30 Persen

JawaPos.com â€" Di masa pandemi Covid-19, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor bisnis yang mengalami goncangan. Karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar UMKM bisa kembali pulih dan menopang perekomian nasional.

Dalam pertemuan tertutup dengan para bankir di Istana Kepresidenan hari ini (8/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar porsi penyaluran kredit untuk UMKM terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.yang turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi menginginkan penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik menjadi 30 persen dari total kredit bank pada 2024 mendatang. Saat ini rata-rata penyaluran kredit untuk sektor UMKM hanya sekitar 18 persen dari total kredit nasional.

“Arahan Bapak Presiden berharap bahwa sektor perbankan bisa memberikan kredit kepada UMKM secara year on year sekarang rata-rata sekitar 18 persen. Oleh karena itu bapak presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di 2024,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9).

“Bapak Presiden juga mengakui dan paham bahwa perbankan ini ada spesialisasinya masing-masing sehingga saat sekarang seperti BRI mendekati 70 persen dan ada yang spesialisasinya corporate, namun Bapak Presiden meminta agar keseluruhan kreditnya itu adalah 30 persen, bukan berarti setiap banknya harus 30 persen karena masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Airlangga menyebut ada usulan dari perbankan terkait pencadangan terhadap rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).”Selama ini beberapa bank rata-rata sudah secara nasional sekitar 150 persen namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar akunting-nya yaitu berbasis PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan perpajakan karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap pembayaran pajak. Bapak Presiden minta ini untuk dibahas lebih lanjut,” imbuhnya.

Share this post